Terawang dengan Data

Terawang data statistik menjadi salah satu  penentu dalam merumuskan kebijakan pembangunan. Data juga digunakan dalam melihat sejauh mana dampak dari program yang telah dilaksanakan oleh pemerintah. Keberhasilan atau kegagalan dapat dilihat dari capaian pembangunan yang diukur melalui data statistik. Asumsi dasar dalam dokumen perencanaan tahunan dibahas di gedung wakil rakyat. Pemerintah bersama parlemen membahas anggaran penerimaan dan belanja negara, serta indikator statistik yang menjadi tolok ukur dalam merencanakan pembangunan. Mereka membuat perencanaan satu tahun mendatang berdasarkan angka statistik, seperti angka kemiskinan, laju pertumbuhan ekonomi, inflasi, jumlah penduduk, dan indikator penting lainnya.

Pada saat kucuran anggaran negara mengalir begitu deras setiap tahunnya untuk pengentasan kemiskinan, tentu sangat relevan jika kita melihat sejauh mana angka kemiskinan itu bergerak turun atau malah meningkat. Selain karena faktor global seperti pandemi, dari terawang data statistik itu pula dapat melihat efektivitas dari suatu program atau indikasi penyelewengan anggaran.  Melakukan analisis data statistik mendalam terhadap berbagai indikator mampu menyingkap tabir dari suatu kejadian di lapangan. Selanjutnya, evaluasi menyeluruh dengan data statistik itu juga dapat dijadikan sebagai suatu landasan dalam perencanaan berikutnya.

Menyoal tentang data, belum lama ini pemerintah mengumumkan program Satu Data Indonesia. Kebijakan itu diluncurkan sebagai jawaban atas masih carut-marutnya pengelolaan data. Khususnya mengenai siapa dan bagaimana data itu dihasilkan. Tentu bukan rahasia lagi jika selama ini terjadi tumpang tindih pada penggunaan data dalam dokumen perencanaan. Misalnya yang paling sederhana yakni data jumlah penduduk yang melibatkan dua lembaga negara, BPS dan Kemendagri.

Mengatasi dualisme data, penyelenggaraan sensus penduduk 2020 dilakukan secara kombinasi. BPS dan Dirjen Dukcapil Kemendagri melakukan kerjasama dalam sensus. Data dasar yang digunakan oleh BPS berasal dari print out Dukcapil. Ini memungkinkan untuk mengetahui perbedaan antara domisili yang tertera di Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan domisili sebenarnya.

BPS menyatakan terdapat 8,68 persen atau 23,47 juta penduduk yang berdomisili tidak sesuai dengan kartu keluarga (KK). Selanjutnya, data tersebut dapat digunakan sebagai bahan perencanaan kependudukan maupun dalam evaluasi program pemerintah yang telah lalu, misalnya program keluarga berencana yang digulirkan untuk menekan laju pertumbuhan penduduk.

Data sangat penting dalam mengukur kinerja pemerintah, khususnya kinerja lembaga negara beserta pejabat dan seluruh elemen abdi negara. Jangan sampai data hanya digunakan untuk mengumbar janji-janji manis selama masa kampanye semata. Namun, setelah menjabat seakan lupa terhadap pemenuhan target yang dapat diukur melalui indikator data statistik. Contoh paling sederhana misalnya target pertumbuhan ekonomi, angka kemiskinan, laju inflasi, dan lain sebagainya.

Berbicara tentang pertumbuhan ekonomi, BPS menyatakan terjadi perbaikan pada perekonomian nasional kuartal kedua tahun 2021. Hal ini dibuktikan dari angka laju pertumbuhan ekonomi triwulan kedua yang melaju di kisaran 7,07 persen. Tumbuh positif setelah diterpa resesi yang tidak jauh dari faktor low base effect, atau kecenderungan perubahan nilai absolut yang kecil pada kondisi awal yang sangat rendah sehingga diterjemahkan ke dalam bentuk perubahan persentase yang besar .

Ini mungkin saja jika melihat perbandingan kondisi antara kuartal kedua tahun 2021 terhadap kuartal kedua tahun 2020. Kuartal kedua tahun 2020 merupakan awal terpuruknya perekonomian akibat serbuan pandemi covid-19. Pemerintah menerapkan pembatasan berskala besar kala itu untuk membendung arus mobilitas penduduk yang menyebabkan kontraksi ekonomi begitu dalam.

Melihat begitu pentingnya data statistik terhadap perencanaan dan evaluasi pembangunan, maka perlu suatu kebijakan yang lebih melindungi independensi lembaga penyelenggara data statisitik tanah air. Sehingga terbebas dari segala intimidasi dalam menghasilkan data yang akan digunakan sebagai pijakan perencanaan pembangunan. Peran aktif masyarakat pun semakin dibutuhkan dengan menjadi sumber data berkualitas. Masyarakat yang menjadi responden data resmi pemerintah meski jujur dalam memberikan data-data yang selanjutnya akan menentukan nasib bangsa, masa depan masyarakat itu sendiri.