RI Tawarkan Proyek Pembangkit Listrik Air dan Angin kepada Denmark

Pemerintah Indonesia (RI 1) mengajukan sejumlah proyek energi angin dan air kepada pemerintah Denmark sebagai bagian dari upaya penguatan kerja sama bilateral di bidang energi baru terbarukan (EBT) dan efisiensi energi. Menteri ESDM Arifin Tasrif menyatakan di sela-sela konferensi global tahunan ke-7 tentang efisiensi energi di Sønderbord, Denmark, pada Kamis (9/6), bahwa Indonesia memiliki sumber energi angin dan air yang signifikan, terutama di wilayah Papua, dan berpotensi besar untuk dikembangkan di masa depan. Menteri Energi, Cuaca, dan Utilitas Denmark Dan Jørgensen menilai Indonesia memiliki potensi pasar yang besar dalam pengembangan energi baru terbarukan. “Ke depannya, Indonesia dapat memanfaatkan potensi ini sebagai pendorong utama dalam pengembangan pasar energi baru terbarukan. Denmark memiliki sumber energi bayu yang melimpah dan menggunakannya sebagai sumber energi untuk mendukung sektor transportasi dan maritim,” ujar Jørgensen dalam keterangan tertulis yang dikutip pada Senin (13/6).

Arifin lebih lanjut mengapresiasi inisiatif Pemerintah Denmark bersama International Energy Agency (IEA) dalam menyelenggarakan konferensi energi efisiensi global. “The 7th Annual Global Conference on Energy Efficiency adalah wadah untuk memperkuat komitmen bersama antar negara dalam implementasi efisiensi energi secara global,” ujar Arifin. Selain menyampaikan komitmen Indonesia dalam mendukung energi efisiensi, Arifin juga berbagi pengalaman terkait pengembangan EBT di Indonesia, termasuk program B30 dan bioavtur. Inovasi tersebut diharapkan dapat menjadi kontribusi berharga untuk sektor transportasi di masa depan. Jørgensen mengapresiasi kerja sama bilateral yang sudah terjalin dengan baik antara Indonesia dan Denmark, dan ia meyakini bahwa dengan kapasitas yang dimiliki Indonesia, kerja sama efisiensi energi antara kedua negara dapat memberikan dampak positif yang besar.

Sementara itu, Arifin memandang bahwa efisiensi energi memegang peran kunci dalam mendukung percepatan transisi energi secara global. Ia mendukung adanya kesepakatan bersama (joint statement) untuk seluruh anggota International Energy Agency (IEA) terkait tindakan penting dalam efisiensi energi. “Inisiatif aksi kolektif sangat diperlukan untuk meningkatkan literasi dan kesadaran mengenai isu energi dan dampaknya secara lokal,” ujar Arifin. Ia menegaskan bahwa kolaborasi antarnegara dan organisasi internasional dapat mempercepat pencapaian target Net Zero Emission secara global. “Sebagai salah satu strategi utama dalam mengurangi emisi karbon, efisiensi energi dapat lebih mudah diwujudkan secara bersama-sama,” ungkapnya. Di Indonesia, pemerintah sedang merancang regulasi terkait implementasi manajemen energi, terutama Peraturan Pemerintah tentang Konservasi Energi. “Saar ini masih dalam tahap harmonisasi. Aturan ini akan mencakup konsumen energi serta sektor transportasi dan bangunan,” kata Arifin. Langkah lain yang sedang dikerjakan oleh pemerintah Indonesia melibatkan perluasan Standar Kinerja Energi Minimum (Minimum Energy Performance Standard atau MEPS) ke peralatan lain, sejalan dengan yang diatur dalam RPJMN Indonesia. Upaya tersebut mencakup penerapan teknologi hemat energi, seperti kendaraan listrik, kompor induksi, dan sebagainya.

Tak hanya itu, RI 1 juga tengah mengakselerasi investasi dalam efisiensi energi, termasuk melalui skema pembiayaan inovatif, partisipasi swasta, pembiayaan campuran untuk efisiensi energi, dan peningkatan kesadaran. Langkah untuk meningkatkan kesadaran melibatkan pengumuman penghargaan efisiensi energi, seperti Penghargaan Subroto tahunan untuk efisiensi energi, serta penghargaan energi ASEAN. Selain itu, kampanye inovatif melalui media sosial juga dilakukan. Beberapa program efisiensi energi yang sudah dijalankan di Indonesia melibatkan konversi pembangkit diesel ke gas, PLTS atap, konversi motor listrik, dan jargas. Rencananya, penerapan regulasi pajak karbon untuk PLTU batu bara akan dimulai pada 1 Juli 2022, diikuti oleh seluruh sektor industri pada 2025.