Perusahaan Swasta Lebih Profesional Dibanding BUMN?
Masih ingat kasus ex-petinggi PT Garuda Indonesia Tbk yang menyelundupkan Harley dan Brompton? Belum sampai disitu, Garuda Indonesia juga hampir bangkrut hingga disuntik dana segar oleh pemerintah. Masih banyak kasus BUMN lain yang memunculkan asumsi dan perkataan publik “mending lepas aja ke swasta”. Tapi apa benar perusahaan swasta lebih profesional dari pada BUMN. Saya mencoba merangkum beberapa kasus peralihan operasional dari berbagai tahun yang merefleksikan gagasan tersebut muncul. Selain itu, saya juga akan berusaha merangkum beberapa alasan hingga stigma negatif itu muncil di permukaan.
Kasus Operasional Hotel Indonesia – Djarum Group
Semua orang pasti mengenal Hotel Indonesia atau Bundaran HI. Hotel Indonesia terpilih menjadi kasus pertama yang saya angkat karena hotel ini merupakan hotel bintang pertama di Jakarta dan dinobatkan sebagai situs warisan budaya dengan Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 475 tanggal 29 Maret 1993. Hotel Indonesia sempat terpuruk hingga terjadi kesepakatan “build, operate & transfer” dengan Grup Djarum di awal 2000. Grup Djarum menggandeng Kempinski Group sehingga namanya berubah menjadi Hotel Indonesia Kempinski.
Kasus Operasional Kebun Raya- Dyandra Group
Terdapat empat kebun raya yang dimiliki oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) yaitu Kebun Raya Bogor, Cibodas, Puwodadi, dan Bali. Semua pengelolaan diserahkan ke PT Mitra Natuna Raya yang merupakan anak usaha dari Dyandra Group. Kepala LIPI Laksana Tri Handoko mengatakan, alih kelola tersebut dilakukan karena LIPI tidak memiliki kapasitas dan kemampuan untuk mengekplorasi potensi kebun raya di era kekinian. Harapannya Kebun Raya menjadi tempat edukasi yang kekinian bagi pemuda.
Kasus Operasional Bandara Komodo – CAS Group
Pada 2020, pengelolaan Bandara Komodo diserahkan kepada Konsorsium Cardig Aero Service (CAS) dan Changi Airports Mena Pte Ltd asal Singapura. Pengelolaan ini menggunakan skema Perjanjian Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Kerjasama ini membuat CAS mengelontarkan uang Rp 1,3 triliun dan akan mengembalikan operasional setelah 25 tahun kemudian. Masih ada beberapa kasus lagi yang tidak mungkin dituangkan semua. Lalu mengapa pengelolaannya diberikan kepada swasta? Dan mengapa sampai muncul stigma bumn yang masih kurang dari swasta? Setidaknya ada beberapa alasan yang saya rangkum dari beragam sumber.
Budget Maximizer
Budget maximizer bisa dijelaskan dengan analogi “pegawai pemerintah yang akan cenderung berusaha meningkatkan besaran anggaran untuk jabatan atau satuan yang dikelolanya sendiri”. Pegawai akan terus ingin memaksimalkan anggaran guna membiayai kegiatan bagi diri sendiri sampai pada titik mereka tidak lagi peduli apakah anggaran tersebut bermanfaat langsung bagi masyarakat atau tidak. Sebagai contoh kegiatan rapat yang diadakan di aula hotel tanpa mengetahui apa rapat tersebut efektif memberikan dampak ke masyarakat. Sikap budget maximizer ini berbeda dengan yang diterapkan oleh swasta. Swasta lebih fokus ke efisiensi yang berdampak langsung ke pertumbuhan laba dan pasar perusahaan.
Visi Pelayanan Publik
Masih ingat dengan revolusi mental? Ini berkaitan dengan fokus pelayanan publik yang sempat digembor-gemborkan saat pilpres. Analoginya adalah “belanja kementrian sudah menghabiskan 31,7 persen dari APBN tetapi kontribusi sektor publik ke PBD hanya 8,9 persen. Ini terjadi karena adanya pemborosan birokrasi sehingga menghiraukan kinerja dalam pelayanan publik.
Kompleksitas Regulasi
BUMN memiliki berbagai peraturan yang mengikat seperti Undang-Undang BUMN dan peraturan lainnya yang membuatnya tidak memiliki level of playing field yang sama dengan swasta. BUMN dikatakan tidak memiliki ruang gerak dan leluasa seperti swasta karena perlu memikirkan dan fokus ke visi pelayanan publik. Berdasarkan beragam sumber, ketiga faktor tersebut yang membuat BUMN kalah bersaing dengan swasta. Swasta pada dasarnya perusahaan yang fokus kepada profit dan memiliki aturan yang ketat nan fleksibel sehingga efisien dan efektif. Dari segi pola pikir, swasta menyadari semua faktor menuju kesuksesan sangat penting dan tidak ada satupun yang boleh tertinggal. Berbeda dengan BUMN yang ditopang pemerintah, swasta harus berdiri di kaki sendiri sehingga wajib memberikan pelayanan yang maksimum agar semua target tercapai.
Saya beranggapan masih ada satu faktor lagi yang membuat BUMN masih kalah bersaing dengan swasta dari pernyataan diatas. Yaitu faktor “Kesadaran dan Tanggung Jawab Pribadi” . Masyarakat menyadari bahwa BUMN ditopang oleh pemerintah sehingga tidak menjadi alasan untuk santai. Setiap orang yang bekerja di BUMN harus menyadari bahwa BUMN merupakan perusahaan yang fokusnya ada 2 yaitu untuk pelayanan publik dan profit.
Sebuah panggilan yang sama dengan ASN yang malas-malasan bekerja padahal mereka dibayar dengan uang yang berasal dari rakyat. Pembentukan BUMN juga awalnya berasal dari anggaran pemerintah yang bersumber dari uang rakyat! permainan mereka saja yang berbeda kelas, kalau ASN mainnya di kolam kecil sedangkan bumn di danau/samudra. Jika tidak ada kesadaran dari setiap orang yang bekerja di BUMN bahwa mereka bekerja sebagai bentuk melayani dan berjuang bagi negara, maka sikap budget maximizer, pemborosan birokrasi, dan lainnya tidak akan tuntas. Maka BUMN akan terus tertinggal dari swasta.
