Perbedaan Kualitas antara Pendidikan Negara Maju dan Berkembang

Pendidikan modern diperkenalkan di Indonesia pada masa pemerintahan kolonial Belanda, ketika sistem sekolah tradisional seperti Pesantren dilengkapi dengan sekolah berbahasa Belanda untuk anak-anak penjajah dan elit administrasi lokal, serta sekolah desa atau sekolah rakyat yaitu sekolah” bagi rakyat jelata Indonesia. Sistem itu elitis dan hanya dapat diakses oleh segelintir orang terpilih. Setelah kemerdekaan pada tahun 1945, Indonesia secara konstitusional mengabadikan pendidikan sebagai hak semua warga negara Indonesia dan berusaha membangun sistem pendidikan massal yang lebih egaliter dan inklusif.

Perbedaan pendidikan antara negara maju dan berkembang mempunyai perbedaan yang mencolok terutama akses masyarakat untuk pendidikan di negara berkembang. Indonesia dengan populasi penduduk keempat terbesar dengan populasi yang besar tentu memerlukan perkembangan yang baik dari segi sumber daya manusia tetapi Indonesia menduduki peringkat 116 dari 189 pada Indeks Pembangunan Manusia PBB. Untuk menyediakan pendidikan yang inklusif dan berkualitas tinggi bagi warganya, Indonesia masih berjuang untuk dapat mencapai tujuan tersebut. Indonesia memiliki tingkat literasi lebih rendah dari negara Asia Tenggara lainnya.

Anak-anak dari keluarga yang memiliki ekonomi kurang memadai, anak-anak penyandang disabilitas, dan anak-anak yang tinggal di bagian negara yang kurang berkembang adalah yang paling beresiko dikeluarkan dari sekolah. Misalnya banyak anak-anak yang putus sekolah agar dapat membantu ekonomi keluarganya dengan bekerja. Analisis terbaru dari Data Antar Sensus (SUPAS 2015) menunjukkan bahwa 57 persen anak penyandang disabilitas usia sekolah tidak bersekolah. Di bagian negara yang kurang berkembang anak-anak kesulitan mendapatkan akses pendidikan dimana sekolah jauh dari tempat tinggal mereka dan dengan transportasi yang kurang mendukung membuat banyak murid kesulitan untuk bersekolah.

Saat ini, pendidikan wajib di Indonesia dan ditawarkan gratis hingga kelas sembilan. Meskipun pemerintah sedang berupaya menyediakan sekolah gratis untuk kelas 10-12, ini belum tercapai. Pendidikan dini diprioritaskan dan tingkat kehadiran pra-sekolah tinggi. Namun, ada kesenjangan antara gender dan antara daerah perkotaan dan pedesaan. Misalnya, APK prasekolah nasional (rasio partisipasi kasar) secara signifikan lebih rendah di Papua dan Maluku, pulau-pulau terpencil di Indonesia, yaitu kurang dari 50% pada tahun 2014

Banyak anak yang bersekolah berjuang untuk memperoleh bahkan keterampilan akademis dasar. Kurang dari setengah siswa berusia 15 tahun di Indonesia mencapai tingkat kemahiran minimum dalam membaca dan kurang dari sepertiga dari mereka melakukannya dalam matematika (PISA 2015). Remaja juga kehilangan kesempatan untuk mengembangkan potensi penuh mereka. Dari 46 juta remaja di Indonesia, hampir seperempat dari usia 15 hingga 19 tahun tidak mengenyam pendidikan, pekerjaan, atau pelatihan. Pengangguran kaum muda sekitar 15 persen.

Tingkat pencapaian pendidikan tinggi juga sangat rendah di Indonesia. Persentase penduduk Indonesia yang berusia di atas 25 tahun yang telah memperoleh minimal gelar sarjana pada tahun 2016, kurang dari 9%. Angka ini merupakan yang terendah dari semua negara anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN). Ada sedikit insentif untuk menyelesaikan pendidikan tersier karena tingkat pengangguran yang tinggi, bahkan bagi mereka yang bergelar sarjana.