Pengertian Administrasi Publik dan Enam Dimensinya

• Pengertian Administrasi Publik

Pengertian Administrasi Publik adalah suatu bahasan ilmu sosial yang membahas tiga elemen penting kehidupan bernegara yang meliputi lembaga legislatif, yudikatif, dan eksekutif serta hal-hal yang berhubungan dengan publik, meliputi kebijakan publik dan manajemen publik serta berhubungan dengan tujuan negara, administrasi pembangunan, dan etika yang mengatur penyelenggaraan negara. Administrator publik bekerja di semua tingkat pemerintahan, baik di dalam maupun luar negeri, dan mereka mengelola semua jenis organisasi nirlaba, asosiasi, dan kelompok kepentingan.

     Bidang substantif di mana manajer publik bekerja mencakup berbagai kepentingan pemerintah dan urusan publik, dari pertahanan dan keamanan nasional hingga kesejahteraan sosial dan kualitas lingkungan, dari desain dan konstruksi jalan dan jembatan hingga eksplorasi ruang angkasa, dan dari perpajakan dan administrasi keuangan hingga manajemen sumber daya manusia. Meskipun administrasi publik sangat bervariasi dalam ruang lingkup dan substansinya, mereka yang bekerja di organisasi publik berbagi komitmen tertentu. Di antaranya, tidak ada lebih daripada komitmen untuk layanan publik.

     Administrasi publik terdiri dari dua kata, yaitu administrasi dan publik. Administrasi diartikan sebagai kegiatan atau kerjasama dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditentukan atau diarahkan. Sedangkan publik bisa diartikan sebagai negara, klien, konsumen, warga masyarakat, dan kelompok kepentingan.

• Enam Dimensi Administrasi Publik

Berdasarkan pengertian tersebut, terdapat enam dimensi di dalam administrasi publik:

1. Kebijakan Publik

Kebijakan Publik merupakan pemanfaatan yang strategis terhadap sumberdaya-sumberdaya yang ada untuk memecahkan masalah-masalah publik atau pemerintahan. Kebijakan Publik mempunyai prinsip seperti tahap-tahap kebijakan, analisis kebijakan, implementasi kebijakan, dan monitoring & evaluasi kebijakan.

2. Organisasi

Teori organisasi selalu mengalami perubahan paradigma. Paradigma pertama adalah merancang organisasi untuk mencapai efisiensi dengan sistem otoritas dan menekankan spesialisasi, sentralisasi, dan formalitas. Paradigma kedua menempatkan manusia sebagai makhluk sosial dan ingin bekerja dengan suasana menyenangkan. Jadi, peran kebutuhan sosial dan kondisi lingkungan kerja penting dalam bekerja. Paradigma ketiga memandang organisasi sebagai sistem yang terdiri dari saling ketergantungan dengan lingkungan, keterbukaan pada lingkungan, keseluruhan bagian dari lingkungan, sifat rasionalitas dan obyektif, serta kelompok kerja yang kohesif. organisasi sebagai “mechanic system” dan “organic system”. Paradigma keempat berpendapat bahwa organisasi sebaiknya membentuk pasangan unit kerja (mengembangkan network dengan organisasi lain).

3. Manajemen

Dimensi manajemen terkait dengan bagaimana melaksanakan apa yang telah diputuskan melalui prinsip manajemen. Manajemen sendiri merupakan suatu proses pencapaian hasil melalui orang lain. Sedangkan manajemen publik berarti manajemen instansi pemerintah.

4. Etika

Etika merupakan kebiasaan, adat, akhlak, dan watak. Ada empar aliran utama etika, yaitu Teori Empiris yang menganggap etika berasal dari pengalaman manusia, Teori Rasional yang mengatakan bahwa baik/buruk tergantung alasannya, Teori Intuisi yang berpendapat bahwa manusia secara alami mempunyai pemahaman mengenai baik/buruk, dan Teori Relevansi dimana anggapan bahwa benar/salah berdasarkan Tuhan.

5. Lingkungan

Lingkungan dalam hal ini adalah semua faktor yang berada di luar batas organisasi. Ada pandangan bahwa interaksi yang terbatas dari suatu organisasi terhadap lingkungannya, dan apa yang dikerjakan organisasi tidak tergantung pada dinamika lingkungan. Sistem ini disebut “sistem tertutup” (closed system). Setelah itu muncul paradigma sistem terbuka (open system) sistem ini melihat eksistensi dan perkembangan suatu organisasi dalam kaitannya dengan sistem lingkungan yang ada disekitarnya. Karakter lingkungan yang penting adalah turbulence dan munificience.

6. Akunbilitas Kinerja

Untuk mengetahui ketercapaian tujuan dalam organisasi, dapat dilihat melalui akuntabilitas kerja yang berkaitan dengan dimensi kinerja. Akuntabilitas adalah kondisi dimana seseorang yang menggunakan kekuasaan dapat dihambat oleh instrumen eksternal dan norma-norma internal. Dalam penilaian kinerja mempunyai dua paradigma, paradigma manajemen normatif (aliran manajemen klasik, aliran manajemen human relations, aliran manajemen sumberdaya manusia) dan paradigma manajemen publik baru.

Keenam dimensi tersebut tentunya harus diberi perhatian khusus, mengingat bahwa keenam dimensi ini sangat penting dalam memberikan konstribusi yang sangat signifikan dalam menentukan sehat tidaknya sistem administrasi publik.