Mengenal Kebijakan Wajib Belajar pada Masa Orba

Kita menyadari betapa pentingnya pendidikan untuk Indonesia ini, Proses apa saja yang telah dilalui bangsa Indonesia sehingga pendidikan bisa maju dan berkembang sampai saat ini dan makin banyaknya warga bangsa ini bisa mengenyam pendidikan dengan mudah. Semua itu melalui tahapan, mengenal kebijakan, kejadian yang terjadi di masa sebelumnya. Jika kita melihat sangat jauh mulainya pendidikan masuk di Indonesia mulai dari adanya politik etis kala itu yang dimana sebuah artikel muncul yang berjudul “Hutang Kehormatan” yang diterbitkan oleh Van Deventer yang kurang lebih isinya menyatakan bahwa keuntungan yang diperolah dari Indonesia selama ini hendaknya dibayar kembali. Van Deventer pun mempunyai program untuk melakukan perbaikan irigasi dan transmigrasi namun itu semua sia-sia tanpa adanya pendidikan bagi para penduduk Indonesia saat itu. Namun itu hanya kilas balik munculnya pendidikan pada saat itu dan pentingnya pendidikan untuk perkembangan pembangunan di Indonesia yang mengikuti pesatnya perkembangan zaman.

Pada masa Orde baru tahun 1984 Indonesia memunculkan gagasan atau kebijakan baru yang bernama “Wajib Belajar” yang dimana adanya perubahan wajib belajar yang sebelumnya 6 tahun menjadi 9 tahun. Latar belakang adanya kebijakan ini karena untuk meningkatkan angkatan kerja di Indonesia yang hanya berpendidikan sekolah dasar atau bahkan lebih parahnya lagi tidak lulus sekolah dasar. Sedangkan dari segi ekonomi upaya peningkatan sumber daya manusia melalui pendidikan dapat memberi peningkatan lebih kepada pertumbuhan ekonomi yang diperkirakan dapat memperluas wawasan dalam menciptakan kegiatan ekonomi yang bervariatif. Tujuan kebijakan ini adalah untuk kepentingan peserta didik saat itu karena peningkatan usia wajib belajar yang tadinya 6 tahun menjadi 9 tahun akan memberikan kematangan yang lebih tinggi dalam peserta didik menguasai pengetahuan, kemampuan, dan ketrampilan, pasti akan memperbesar peluang atau kesempatan yang merata untuk meningkatkan kesejahteraan hidup dan dalam memaknai hidup.

Kebijakan wajib belajar 9 tahun adalah sebuah kebijakan yang pemerintah Indonesia buat saat itu untuk menjawab kebutuhan dan tantangan zaman yang semakin maju. Berdasarkan UU Pendidikan Nasional no.2 tahun 1989. Pemerintah Indonesia berusaha dan berupaya untuk meningkatkan taraf kelayakan hidup masyarakat dengan mewajibkan semua warga negara Indonesia yang berumur 7-12 tahun dan 12-15 tahun untuk menamatkan jenjang SD dan dilanjutkan ke jenjang SLTP dengan merata. Rencana brilian pemerintah ini bertujuan untuk menggiring rakyat mengikuti perkembangan zaman yang pesat ini.

Ada beberapa bentuk-bentuk kebijakan sehingga timbulnya wajib belajar ini yang pertama yaitu bertepatan pada hari pendidikan nasional yang disampaikan oleh presiden Soeharto beliau menyampaikan mengenai gerakan atau kegiatan wajib belajar ini yaitu dasar-dasar dari pendidikan nasional adalah ialah kecerdasan fikiran, keluhuran budi pekerti, dan semangat kebangsaan. Dengan kebijakan wajib belajar ini warga Indonesia membuat langkah yang sangat penting untuk mewujudkan amanat pembukaan undang-undang dasar, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang dimana wujud dari gerakan wajib belajar ini anak-anak Indonesia yang berumur 7-12 tahun wajib dan pasti mendapatkan kesempatan pendidikan yang sama dan adil untuk mengenyam pendidikan dasar dan SLTP secara merata mulai dari kota-kota hingga yang ada didalam pedesaan dan daerah yang terpencil.

Kebijakan selanjutnya dalam pelaksanaan kebijakan wajib belajar ini terkandung atau terdapat pada pembukaan UUD 1945 alinea ke-4 mengenai hal mencerdaskan kehidupan bangsa dan pasal 31 ayat (1) UUD 1945 yang menjelaskan dan menyatakan mengenai hak tiap warga untuk memperoleh pengajaran.

Dalam pelaksanaan kebijakan ini para lembaga pendidikan yang ada mengoptimalisasikan dalam penyediaan sarana dan prasarana yaitu misalnya untuk anak yang normal di sediakan jenjang sekolah dasar atau konvensional dan juga madrasah ibtidayah. dan sedangkan untuk masyarakat berekonomi rendah disediakan sekolah dasar pamong dan program kejar paket A, sedangkan untuk daerah terpencil dan berpenduduk sedikit dilayani lewat SD kecil. sedangkan bagi anak yang cacat disediakan sekolah luar biasa. pendidikan untuk anak yang normal dan cacat disetarakan hingga sampai ke pelosok dapat merasakan pendidikan.

Kebijakan wajib belajar ini memiliki dampak yang baik bagi masyarakat yaitu, menciptakan suasana kebutuhan akan pendidikan sehingga pemikiran memasukan anak ke sekolah bukan lagi dianggap kerugian tenaga kerja melainkan untuk investasi kehidupan masa depan. Sedangkan dampak untuk pemerintah yaitu teratasinya masalah tidak tertampungnya massa yang membutuhkan pengajaran pendidikan, serta meningkatkan stabilitas dan keamanan masyarakat bersama pemerintah terjamin.