Bahaya Face Recognition, Masalah Privasi hingga Kriminalisasi
Teknologi face recognition atau pengenalan wajah dinilai bahaya berupa kesalahan deteksi hingga masalah data pribadi. Para demonstran gerakan pro-demokrasi di Hongkong sangat memperhatikan masalah perlindungan wajah. Pasalnya, China memakai teknologi face recognition untuk mengawasi dan menangkap orang-orang yang dicurigai. Sementara di Indonesia, sejumlah warga salah dikenali oleh teknologi face recognition Polri hingga berujung kesalahan penetapan tersangka fatal. Sejak lama, teknologi ini memicu polemik. Di satu sisi, bahaya face recognition dilihat sebagai bentuk pengembangan dari sistem pengawasan. Di sisi lain, ada masalah privasi; orang-orang umumnya tidak tahu mereka sedang dilacak dan bagaimana data wajah mereka digunakan. Misalnya, ketika seseorang masuk ke sebagian besar toko ritel, kamera keamanan dipasang di lokasi itu untuk mencegah pencurian. Namun, kamera tersebut bisa melakukan lebih dari sekadar menangkal pencurian.
Kamera bisa menggunakan wajah pengunjung untuk database lain sehingga toko dapat memasarkan produk kepada pengunjung dan membangun profil perilaku yang menghubungkan aktivitas di dalam toko dengan aktivitas online pengunjung tersebut. Selain masalah keamanan, teknologi face recognition juga berpotensi melakukan misidentifikasi atau salah mengenali. Dilansir dari Forbes, perangkat lunak face recognition dikalibrasi untuk pria kulit putih. Oleh karena itu, ia kerap salah mengidentifikasi orang dengan kulit berwarna, terutama wanita kulit berwarna. Kesalahan ini disebut berada pada tingkat yang mengkhawatirkan, meningkatkan risiko kelompok tertentu salah dikaitkan dengan kejahatan. Hal yang sama terjadi pada Abdul Manaf, seorang warga yang ditetapkan tersangka kasus pengeroyokan aktivis politik Ade Armando dalam demo 11 April hanya lewat face recognition. Padahal, ia tak hadir di tempat kejadian perkara saat insiden berlangsung.
Polri mengaku salah dalam pengenalan wajah Abdul dengan dalih pemakaian topi. DPR pun menyebut teknologi tersebut berpotensi kriminalisasi. Saat ini, tidak ada aturan yang transparan tentang bagaimana data pengenalan wajah dapat digunakan dan bagaimana data tersebut dapat dibagikan. Privasi adalah salah satu hak fundamental, atau hak yang harus kita nikmati di dunia digital dan dunia fisik. Tanpa perlindungan hak-hak seputar teknologi seperti face recognition, kita mungkin akan terus diawasi baik oleh individu maupun organisasi yang dapat mengakses data tersebut. Sementara, Rancangan Undang-undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP), yang diharapkan bisa menjadi senjata perlindungan privasi di RI, tak juga tuntas. DPR, dalam Rapat Paripurna DPR hari ini, Selasa (12/4), kembali memperpanjang waktu pembahasan RUU PDP hingga Masa Sidang V Tahun Sidang 2021-2022.
